Ratusan Sopir Di Pelabuhan Boom Baru Mogok Kerja

Aksi mogok kerja dilakukan oleh sekitar 100 sopir truk yang tergabung dalam persatuan sopir Pelabuhan Boom Baru di Palembang pada Selasa, 2 Juli 2024. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pembatasan jam operasional truk yang diatur oleh Perwali (Peraturan Walikota).

Latar Belakang Aksi Mogok

Aksi mogok ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar memberikan kebebasan dalam pengaturan jam masuk truk ke Kota Palembang. Para sopir merasa terbebani dengan aturan yang ada dan meminta adanya fleksibilitas dalam operasional mereka.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Sumatera Selatan, Eddy Resdianto, menjelaskan bahwa para sopir sudah tidak tahan lagi dengan pembatasan jam operasional sejak diberlakukannya peraturan masuk truk pukul 21.00 WIB. Hal ini menyebabkan para sopir harus menunggu hingga 12 jam untuk dapat beroperasi.

Dampak Pembatasan Jam Operasional

“Saat ini, aturan jam operasional memperbolehkan truk masuk antara pukul 21.00 hingga 06.00 WIB. Hal ini dianggap merugikan sopir yang beroperasi di dalam Kota Palembang dan harus mengirim barang ke gudang-gudang di kota. Keluar dari jam 8 kemudian akibat jam 10 alasannya tidak terlalu jauh mengirim tetapi di saat mau masuk ke kota menunggu dahulu hingga malam,” kata Eddy kepada detikSumbagsel, Selasa (2/7/2024).

Tuntutan Para Sopir

Eddy mengungkapkan bahwa para sopir sudah mempersiapkan aksi mogok ini sejak bulan lalu. Mereka menuntut agar diberikan kebebasan dalam jam masuk ke kota.

“Mereka menuntut pemerintah agar memberikan kebebasan dalam jam masuk ke Kota Palembang,” ungkapnya.

Rencana Aksi Mogok Lebih Besar

Eddy menambahkan bahwa pada hari ini, yang telah menjalankan aksi mogok sebanyak 100 sopir dan ini adalah sebagian saja. Pada Jumat (5/7), seluruh sopir akan mogok kerja.

“InsyaAllah Jumat (5/7) nanti seluruh sopir mulai mogok kerja, hingga adanya penyelesaian dari jam operasional truk tersebut,” ujarnya.

Aksi mogok ratusan sopir di Pelabuhan Boom Baru ini menunjukkan adanya permasalahan serius terkait pengaturan jam operasional truk di Kota Palembang. Para sopir merasa dirugikan dengan aturan yang ada dan menuntut adanya kebebasan dalam beroperasi. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini agar aktivitas ekonomi di Palembang tidak terganggu.