Jаkаrtа –
Rencana Israel untuk mengevakuasi warga Palestina dari kota Rafah sebelum melancarkan invasi militer di wilayah tersebut menuai kecaman keras dari Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengungkapkan kemarahannya atas tindakan yang dianggap tidak dapat diterima.
Kecaman Uni Eropa Terhadap Israel
“Perintah evakuasi bagi warga sipil yang terjebak di Rafah ke zona yang tidak kondusif tidak dapat diterima,” tulis Michel di platform X, seperti dilansir AFP pada Minggu, 12 Mei 2024.
Militer Israel sebelumnya mengumumkan pada hari Sabtu (11/5) waktu setempat bahwa mereka memerintahkan warga Palestina untuk meninggalkan wilayah Rafah timur dan jalur Gaza utara. Israel berdalih akan meningkatkan serangan di Rafah untuk melawan pasukan Hamas.
| Bаса jugа: Jadi Sorotan Internasional, Turnamen Golf Tingkat Asean |
Pelanggaran Hukum Internasional
Michel menegaskan bahwa perintah dari hal tersebut tidak dapat diterima dan mengabaikan hukum internasional. Uni Eropa mendesak Israel untuk membatalkan rencana invasi di Rafah.
“Kami menyerukan kepada pemerintah untuk menghormati aturan kemanusiaan internasional dan mendesak untuk tidak menjalankan operasi darat di Rafah,” katanya.
| Bаса jugа: wikipedia |
Desakan Gencatan Senjata dan Bantuan Kemanusiaan
Uni Eropa mendesak Israel untuk segera mencapai komitmen gencatan senjata di Gaza. Michel juga menyampaikan bahwa pihaknya mendesak agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat dipermudah.
“Titik-titik persimpangan harus berfungsi sepenuhnya dan memungkinkan bantuan kemanusiaan yang penting dapat tersalurkan di tengah-tengah kelaparan yang merajalela,” ujar Michel.
Kegeraman Uni Eropa terhadap rencana invasi Israel di Rafah mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap nasib warga sipil Palestina yang terjebak dalam konflik. Uni Eropa menekankan pentingnya menghormati aturan internasional dan mendesak semua pihak untuk mengutamakan solusi damai serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Situasi di Gaza membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih besar.
