Ara Mau Comot Anak Buah Sri Mulyani-Kejagung Jadi Pejabat Kementerian Pkp

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih terus dilakukan. Penyusunan SOTK telah ditangani sejak ahad kemudian sebelum nantinya diserahkan ke Kementerian PAN-RB.

Dalam paparan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) terhadap Komisi V dewan perwakilan rakyat RI, terpampang planning struktur organisasi yang mau dibentuk. Terlihat ada Menteri yang menjinjing Wakil Menteri. Di Bawah Wakil Menteri terdapat Inspektorat Jenderal, sentra data dan teknologi terintegrasi, dan Sekretaris Jenderal.

Untuk Inspektorat Jenderal nantinya akan ada 3 staf andal yang membantunya. Tak cuma itu, di bawah Inspektorat Jenderal akan ada Sekretaris, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, dan Inspektur Khusus.

Sementara itu, di bawah Sekretaris Jenderal akan ada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Umum & Perlengkapan, Biro Keuangan dan BMN, serta Biro Kepegawaian dan Ortala.

Nantinya, di Kementerian PKP akan ada 4 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perusahaan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Efisiensi dan Anti Korupsi.

Ada salah satu hal yang menawan perhatian yaitu Ara menyebut posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP akan diisi oleh seseorang dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan.Tak cuma itu, ia juga akan mengisi posisi Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PKP oleh seseorang yang berasal dari Kejaksaan Agung.

“Saya telah minta Sekjennya dari Departemen Keuangan, Irjennya dari Jaksa Agung menghasilkan tata cara anti-korupsi bagaimana, terserah mau whistleblower atau bagaimana,” katanya dikala rapat kerja dengan Komisi V dewan perwakilan rakyat RI, Selasa (29/10/2024).

Ditemui seusai rapat, Ara mengaku telah menyodorkan anjuran tersebut ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia juga menuturkan argumentasi posisi Sekjen dan Irjen yang diambil dari luar Kementerian PKP.

“Ya, saya telah minta sama Ibu Menteri Keuangan (Sekjen dari Departemen keuangan) dan Irjennya dari Kejaksaan Agung,” katanya dikala dijumpai usai rapat kerja dengan Komisi V dewan perwakilan rakyat RI.

“Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut administrasi budget dengan Departemen Keuangan. Pengawasan dengan Jaksa Agung. Saya minta dengan Jaksa Agung menghasilkan satu tata cara utuh pengawasan. Ada whistleblower, ada segala jenis bentuk strategi. Silakan dari awal,” jelasnya.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

kementerian pkpstruktur organisasipejabat barumaruarar sirait