24 Mei 2025
Berita

Dpr Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah Di Ruu Tni, Jadi Prioritas 2025

Rapat terselenggara di ruang paripurna Gedung Nusantara II dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). (Dwi/).
Kedap di ruang paripurna Gedung Nusantara II dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). (Dwi/)

Jakarta

DPR RI telah menemukan surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait Revisi Undang-Undang TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan dewan perwakilan rakyat dalam paripurna ke-13.

Kedap digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara II dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua yg lain menyerupai Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

“Pimpinan dewan menemukan surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah buat membahas Rancangan Undang-Undang wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 wacana Tentara Nasional Indonesia,” kata Adies Kadir dalam paripurna.

Baca juga: Tok! dewan perwakilan rakyat Sahkan RUU Minerba Makara Undang-Undang

Adies lalu meminta kontrak terhadap anggota dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota dewan perwakilan rakyat menyepakati Revisi UU Tentara Nasional Indonesia buat dibahas menjadi kegiatan legislasi prioritas 2025.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat 2 Peraturan dewan perwakilan rakyat RI Nomor 1 Tahun 2020 wacana tata tertib yg menyebutkan bahwa meeting paripurna yakni lembaga tertinggi dalam menjalankan wewenang dan kiprah DPR. Untuk itu, kita meminta kontrak rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut disarankan masuk pada kegiatan legislasi nasional prioritas tahun 2025, apakah sanggup disetujui?” tanya Adies Kadir.

“Setuju,” jawab anggota Dewan dibarengi dengan ketukan palu tanda pengesahan.

Adies menyodorkan bila RUU Tentara Nasional Indonesia ini mulai dibahas oleh Komisi I dewan perwakilan rakyat RI. Pimpinan Dewan pun meminta kontrak kembali.

“Selanjutnya kalian meminta kontrak rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU Nomor 34 Tahun 2004 wacana TNI, diperintahkan terhadap Komisi I dewan perwakilan rakyat RI, apakah sanggup disetujui?” tanya Adies.

“Setuju,” kata anggota.

Baca juga: Desakan Keras Mahasiswa Tolak Revisi UU TNI, Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan

Lihat juga video: dewan perwakilan rakyat Terima Surpres RUU TNI, Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara

[Gambas:Video 20detik]

revisi uu tnidprdpr riLoading...Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi rujukan di siniSelengkapnya

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video