Legislator Soroti Tornado Phk, Minta Pemerintah Cari Win-Win Solution

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyinari badai PHK yang dikala ini tengah melanda Indonesia, khususnya jawaban perlambatan laju perkembangan industri tekstil dan pakaian. Ia meminta pemerintah mencari win-win solution.

“Kondisi ini sungguh memprihatinkan, pengaruh perekonomian Indonesia yg tak stabil menghasilkan penduduk kehilangan mata pencahariannya. Hal ini sanggup menghasilkan angka pengangguran bertambah. Pemerintah mesti secepatnya beri penyelesaian yg terbaik,” kata Rahmad dalam informasi tertulisnya, Kamis (15/8/2024).

Politikus PDIP ini menganggap salah satu penyebab terjadinya angin kencang PHK ini yakni sebab iklim investasi yang kurang baik. Menurutnya, sebab itu perusahaan mesti menjalankan perpindahan lokasi usaha, yg menyebabkan banyaknya pekerja yg di-PHK.

Iklim investasi ialah kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yg besar lengan berkuasa terhadap tingkat pengembalian dan risiko sebuah investasi. Rahmad juga menekankan pentingnya relasi antara pegawai dan pemberi kerja.

“Iklim investasi juga mesti kami jaga dengan baik, artinya relasi industrial antara pekerja dengan industri maupun usahawan itu juga mesti berjalan harmonis, sebab salah satu penyebab PHK itu sebab ada relokasi pabrik dari Jabodetabek ke luar Provinsi atau Jabodetabek,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan mempertahankan iklim investasi antara pelaku industri dengan para pekerja sanggup menjadi jalan keluar yg menguntungkan semua pihak. Ia menyebut, upaya ini juga mesti dimediasi oleh Pemerintah.

“Kita jaga relasi serasi antara pekerja dengan industri sehingga penyelesaian dari duduk problem tak mesti dengan PHK, tak mesti dengan alokasi pabrik atau berpindah tempatnya yang sanggup menyebabkan PHK,” terang Rahmad.

“Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mesti sanggup menjadi perantara sehingga tercipta win-win solution,” sambungnya.

Rahmad juga menganggap Pemerintah perlu memikirkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal terhadap industri tekstil dan busana jadi yg sedang mengalami masa-masa sulit. Bonus ini sanggup berupa penghematan pajak, subsidi produksi, atau sumbangan pembiayaan untuk menolong perusahaan menghadapi kesusahan dan mendorong perkembangan kembali.

“Dengan begitu kita harap sanggup menekan pengaruh ekonomi dari penduduk yg terkena PHK,” ungkap Rahmad

Data Kemenaker menampilkan terdapat 101.536 pegawai yg terkena PHK dari Januari hingga Juni. Jumlah ini diprediksi mulai terus bertambah hingga selesai 2024. Rahmad menyebut, besarnya jumlah angka PHK itu mesti memperoleh perhatian lebih dari Pemerintah.

“Melihat angka tersebut sanggup menjadi parameter bahwa ini yakni keterangan utama yang mesti secepatnya diambil langkah-langkah dan dicari solusinya. Kasian rakyat yang kehilangan mata pencahariannya,” tegasnya.

Rahmad berharap pihak perusahaan tetap menyanggupi tanggung jawabnya terhadap para karyawan meskipun dalam keadaan sulit.

“Perusahaan wajib menyediakan hak-hak pegawai, tergolong pesangon dan honor yang belum dibayarkan dikala tentukan menjalankan PHK. Ini ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja,” katanya.

“Pemerintah juga mesti menemani dan memantau hak pekerja yg di-PHK terbayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nir boleh hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan relasi kerja terabaikan,” tutup Rahmad.

Dilansir detikfinance, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yg mengakui adanya penutupan sejumlah pabrik di Jawa Barat. Mantan Ketua Umum HIPMI ini menyampaikan, ada sejumlah pabrik yg menutup bisnisnya di Jawa Barat. Tapi ada juga yang cuma memindahkan basis produksinya ke kawasan lain.

“Kemudian PHK massal, benar terjadi PHK di dua tempat di Jawa Barat. Ini ada dua, satu relokasi pabrik dari Jawa Barat ke tempat yang lain, ada juga yg memang pabriknya ditutup,” katanya dalam rapat pers di Kantor Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyebut ada dua penyebab penting yang menghasilkan industri tekstil tertekan. Pertama menyangkut duduk problem mesin bau tanah dan kedua soal ongkos keekonomian yg tinggi dibanding negara yang lain.

“Masalahnya ada dua, mesinnya tua, kedua ongkos ekonominya tinggi dibanding negara lain. Ini terkait produktivitas kerja kita. Kita mesti cari jalan tengah,” sebut dia.

Di sesuatu sisi, hak-hak buruh mesti sanggup tercukupi dengan baik. Namun Bahlil berpesan terhadap buruh buat memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Pasalnya jikalau pabrik hingga tutup maka kerugian akan dicicipi segala pihak.

“Hak-hak buruh mesti diperhatikan. Buruh juga mesti amati keberlangsungan perusahaan. Kalo tutup kan rugi semua,” tuturnya.

badai phkkomisi ix dprHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya