Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap APBN 2025 memang didesain untuk mengalami defisit. Hal itu sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat RI.
Mulanya Sri Mulyani menyebut sampai tamat Maret 2025, defisit APBN 2025 menjamah angka Rp 104,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,43% dari produk domestik bruto atau PDB.
Defisit yang terjadi hari ini, menurut dia, masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun 2024 ihwal APBN 2025 yakni sebesar 2,53%. Defisit Rp 104,2 triliun setara 16,9% dari sasaran defisit APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun (2,53%) dari PDB.
“APBN didesain dengan defisit 2,53%, ini sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yakni Undang-Undang 62 Tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit Rp 616 triliun,” katanya dikutip detikFinance, Kamis (10/4/2025).
| Baca juga: Pesan Politik Megawati untuk Prabowo yang Dititipkan Melalui Didit |
Defisit APBN berasal dari pemasukan negara yang gres sebesar Rp 516 triliun atau 17,2% dari sasaran Rp 3.005 triliun. Sementara belanja negara tercatat sudah menjamah angka Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari sasaran Rp 3.621,3 triliun.
Pendapatan negara berisikan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun atau 16,1% dar sasaran Rp 2.490,9 triliun, dan penerimaan bukan pajak atau PNBP Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.
Secara rinci penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak merupakan sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari sasaran Rp 2.189,3 triliun. Sementara kepabeanan dan cukai merupakan sebesar Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari sasaran Rp 301,6 triliun.
Sementara itu belanja negara yang sebesar Rp 620 triliun berasal dari belanja pemerintah sentra Rp 413,2 triliun atau 15,3% dari sasaran Rp 2.701,4 triliun. Serta ada juga transfer ke tempat Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari sasaran Rp 919,9 triliun.
Pada peluang itu Bendahara Negara juga menyodorkan pemerintah sudah menawan utang gres sebesar Rp 250 triliun pada periode Januari-Maret 2025. Utang tersebut digunakan untuk menambal defisit APBN yang ditetapkan optimal sebesar Rp 616,2 triliun.
Realisasi untuk pembiayaan budget itu meraih 40,6% dari sasaran APBN tersebut. Adapun defisit APBN per tamat Maret 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,45% dari PDB.
| Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Kondisi Defisit APBN di Awal Tahun |
Selengkapnya di Halaman Berikutnya…
Menurut Sri Mulyani, keputusan pemerintah itu merupakan untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diramal bakal membuat banyak disrupsi.
“Memang terjadi peningkatan alasannya merupakan kita menjalankan front-loading mengantisipasi bahwa Trump akan menghasilkan banyak disruption. Makara jikalau kita menjalankan front-loading bukan alasannya merupakan kita tidak mempunyai duit, alasannya merupakan kita memang taktik dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang niscaya akan menghasilkan kenaikan,” jelasnya.
Rincian pembiayaan budget tersebut berasal dari penerbitan surat bermanfaat negara (SBN) net Rp 270,4 triliun atau 34,8% dari pagu Rp 775,9 triliun. Lalu dari proteksi neto meraih Rp 12,3 triliun atau 9,2% dari pagu Rp 133,3 triliun.
Sementara itu pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 20,4 triliun atau 12,8% dari pagu Rp 159,7 triliun. Adapun jumlah utang yang ditarik meningkat dibandingkan dua bulan permulaan tahun 2025 yang sebesar Rp 224,3 triliun.
| Baca juga: Hingga Akhir Februari, APBN 2025 Sudah Tekor Rp 31,2 Triliun |
Video Sri Mulyani Umumkan Defisit APBN Rp 401,8 T per November 2024
Video Sri Mulyani Umumkan Defisit APBN Rp 401,8 T per November 2024
apbn 2025defisit anggaransri mulyanipendapatan negaradpr ribelanja negarautang pemerintahkebijakan fiskalpdbpenerimaan perpajakan
Leave feedback about this